KONFIGURASI HUKUM KREDIT SINDIKASI DALAM PERBANKAN INDONESIA

A.      PENDAHULUAN

Sektor perbankan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya yang berskala besar, baik swasta maupun pemerintah, memberikan sistem perkreditan dalam bentuk sindikasi. Kredit sindikasi pada awalnya dikembangkan dalam pasar modal di negara Amerika Serikat pada tahun 1950an, sedangkan evolusinya pada pasar modal internasional terjadi baru pada tahun 1960an[1].

Kredit sindikasi di Indonesia awalnya kurang berkembang karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia, yang lebih suka memberikan kredit kepada banyak debitur daripada memberikan kredit dalam jumlah besar terhadap satu debitur saja[2].

Meningkatnya persaingan usaha mengakibatkan perbankan Indonesia untuk berkolaborasi dalam kredit sindikasi. Mulanya 2 (dua) bank, lalu di antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bank bahkan belasan atau puluhan bank untuk membiayai proyek-proyek yang berskala besar[3].

Dalam laman www.investor.co.id pada tanggal 19 September 2013, dengan judul “Bank Tetap Bidik Kredit Sindikasi (BNI Pimpin Pembiayaan Rp. 5,76 triliun)”, diberitakan oleh Grace Dwitiya Amianti[4] bahwa perbankan tetap menerima permintaan komitmen kredit baru untuk proyek besar di tengah kondisi ekonomi yang melambat. Dalam rangka diversifikasi resiko dan menuruti ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), perbankan melakukan kredit bernominl bsar dengan mekanisme kredit sindikasi. Sebanyak 3 (tiga) bank yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Bangkok Bank Plc. Cabang Jakarta bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonsia (LPEI) menyalurkan kredit sindikasi sebesar Rp. 5.270.000.000.000,- (lima triliun dua ratus tujuh puluh milyar Rupiah) untuk produsen semen PT. Cemindo Gemilang dengan tenor selama 11 (sebelas) tahun dengan grace period. Dalam kredit sindikasi tersebut PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan porsi yang sama yaitu masing-masing mengucurkan Rp. 1.920.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh milyar Rupiah) disusul Bangkok Bank Plc. Cabang Jakarta menyalurkan dana sebesar Rp. 958.600.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan milyar enam ratus juta Rupiah) dan terakhir LPEI menyediakan dana sebesar Rp. 479.300.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus juta Rupiah). Dalam kredit sindikasi ini, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak selaku co-lead manager bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Bangkok Bank Plc. Cabang Jakarta, dan sebagai agent.

B.       PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana konfigurasi hukum kredit sindikasi dalam perbankan Indonesia?

C.      PEMBAHASAN

Kredit dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berhubungan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Stanley Hurn[5] yang diterjemahkan secara bebas oleh penulis[6], kredit sindikasi adalah suatu kredit yang diterbitkan oleh dua atau lebih lembaga pembiayaan, berdasarkan ketentun-ketentuan dan syarat-syarat yang sama yang dinyatakan dalam suatu dokumen kredit yang sama dan diadministrasikan oleh satu agen. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sindikasi adalah suatu sindikasi antara peserta-peserta yang terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud kredit sindikasi adalah kredit yang oleh sindikasi kredit[7].

Subjek hukum dalam kegiatan kredit sindikasi, melibatkan beberapa pihak. Secara garis besar, para pihak yang bertindak dalam kredit sindikasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1.  Borrower atau Debitur, yaitu pihak yang menerima pinjaman dan umumnya berbentuk perseroan terbatas, karena perseroan terbatas lebih menitikberatkan pada tanggung jawab sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham;

2.  Lead Manager atau Leader adalah pihak yang mencari bank-bank peserta kredit sindikasi dan menawarkan suatu proyek kepada bank-bank peserta kredit sindikasi. Oleh karena pinjaman yang diberikan kepada debitur terlalu besar, maka Lead Manager akan memberikan sisa sebagian kecil dari permintaan kredit kepada bank-bank lain untuk berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Ada kalanya lead manager dalam suatu kredit sindikasi lebih dari satu sehingga disebut “co-lead manager” atau “joint lead manager”[8].

3.  Lenders atau Kreditor, pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur. Oleh karena kedudukannya sebagai pemberi pinjaman, maka lead manager secara praktis juga berkedudukan sebagai Kreditor/Lenders[9].

4.  Bank Agen atau Facility and Security Agent, adalah bank yang mengatur segala sesuatu dari proses pemberian sampai dengan pengawasan setelah kredit sindikasi diberikan kepada debitur. Bank Agen merupakan pihak yang mewakili kepentingan serta bertindak untuk dan atas nama para kreditur atau merupakan kuasa dari lenders. Bank Agen pada prinsipnya bertugas mengatur administrasi operasional dari kredit sindikasi. Secara praktis perbankan, kedudukan Bank Agen adalah lead manager[10].

Kredit sindikasi terbentuk oleh beberapa bank secara bersama-sama. Bank-bank akan menunjuk satu bank sebagai leader dengan pertimbangan bank sebagai leader mempunyai pengalaman, kemampuan dan reputasi untuk membentuk suatu kredit sindikasi berhasil seperti yang diharapkan[11]. Leader dapat pula terbentuk karena merasa ketidakmampuannya membiayai suatu kredit yang komplek, rumit dan membutuhkan dana besar atas permohonan debitur sehingga memerlukan bantuan dari bank-bank lain untuk membantunya pembiayaan debiturnya dengan membentuk “management group” atau “bidding group” yang bertugas mencari bank-bank yang mau dan mampu membantu leader.

Leader dan bank-bank lain akan membuat “underwritting commitment” yang pada prinsipnya bersedia memberikan sebagian besar dana yang diperlukan leader untuk debitur[12]. Leader dalam rangka pembentukan kredit sindikasi haruslah terlebih dahulu mendapat madat, yaitu kewenangan yang diberikan debitur kepada leader atau management group untuk membentuk suatu sindikasi yang terdiri dari bank-bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan oleh debitur. Mandat diberikan dapat atas inisiatif dari leader kepada debitur atau sebaliknya debitur dapat juga berusaha mencari management group yang akan bersindikasi dengan leader. Penerimaan mandat dari debitur kepada leader  berupa penerimaan dari leader atas permohonan kredit oleh debitur. Dengan diterimanya penawaran dari leader tentang usulan pembiayaan secara sindikasi oleh debitur, sejak saat itulah debitur memberikan mandat kepada leader untuk mengorganisasikan management group.

Setelah mendapatkan mandat, leader akan menyiapkan perangkat dokumen hukum yang diperlukan dalam kredit sindikasi berupa information memorandum dan perjanjian kredit sindikasi. Umumnya suatu information memorandum memuat tentang rincian pinjaman, tentang financial condition dari debitur dan business profile dari debitur[13]. Bersama dengan debitur, leader akan menyiapkan perjanjian kredit sindikasi. Pada proses penyiapan dilakukan perjanjian kredit dilakukan juga penunjukkan satu Bank Agen.

Setelah penandatangan perjanjian kredit sindikasi dilaksanakan, baik leader maupun lenders, bersama-sama dengan debitur akan mengumumkan terbentuknya kredit sindikasi dengan membuat press release atau press conference dan memasang iklan sebagai bentuk publisitas.

Tujuan dari publisitas ini adalah memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengukur tingkat resiko dari debitur. Selain itu, tujuan publisitas ini diadakan untuk tujuan pemantauan dan menarik opini publik terhadap kredit sindikasi yang diberikan dalam jumlah yang sangat besar.

Secara praktis perbankan, leader memegang peran penting dalam struktur kredit sindikasi sehingga seringkali leader juga mengambil kedudukan sebagai facility agent dan security agent[14]. Adakalanya yang menjadi bank agen adalah satu bank yang bebas (independent bank) atau bank yang tidak menjadi anggota dalam kredit sindikasi.

Pada umumnya, leader dan bank agen merupakan atau dijabat oleh satu bank yang sama. Hanya saja leader bertugas membentuk sindikasi sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi sedangkan bank agen bertugas dalam penggunaan fasilitas kredit setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.

Bank agen yang melakukan administrasi penggunaan fasilitas kredit sering disebut sebagai facility agent sedangkan yang bertugas melakukan proses administrasi dan dokumentasi jaminan serng disebut sebagai security agent (agen jaminan atau agen sekuritas).  Kedudukan bank agen mewakili mewakili lenders selama masa jangka waktu (tenor) perjanjian kredit sindikasi. Kedudukn bank agn sangat penting bagi lenders, karena jika bank agen merupakan bank sangat berpengalaman dalam kredit sindikasi maka kepesertaan dan partisipasi lenders dalam kredit sindikasi semakin baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Tugas-tugas yang menjadi kewajiban bank agen dilaksanakan dengan memedomani syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ternyata dalam perjanjian kredit sindikasi. Bank agen dalam melaksanakan tugasnya dalam kredit sindikasi merupakan kuasa dari lenders yang tidak dapat dicabut kecuali dicabut sendiri oleh bank agen, atau terdapatnya ketentuan “power of remove[15]l” atau bank agen ingkar janji.  

Dalam kredit sindikasi, lazimnya juga ditandatangani perjanjian keagenan (facility agent agreement), perjanjian keagenan jaminan (security agent agreement), perjanjian pembagian jaminan (sharing security agreement), perjanjian penjaminan, perjanjian subordinasi, perjanjian penanggungan, dan pengakuan utang[16].

Kegiatan pendaftaran jaminan, secara praktis perbankan, dilakukan oleh agen jaminan selaku kuasa dari lenders dengan mencantumkan keseluruhan nama lenders  berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996[17] dan pasal 8 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999[18].

Jika terjadi problem loan dalam kredit sindikasi, maka yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan agar debitur dapat melaksanakan kewajibannya sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit sindikasi adalah bank agen.

Berdasarkan konsep kredit sindikasi maka hanya bank agen yang dapat mengajukan gugatan terhadap debitur karena segala perbuatan hukum kredit sindikasi diwakili dan dikuasakan kepada bank agen.

Pada prinsipnya, agen jaminan tanpa melalui jalur peradilan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dikuasainya. Baik hak tanggungan maupun jaminan fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Setelah penjualan jaminan dilakukan, agen jaminan akan membuka rekening jaminan untuk memasukkan seluruh hasil yang didapat dari penjuaan jaminan. Agen jaminan akan mengkalkulasi jumlah hasil penjualan dan disampaikan kepada lenders. Tentang pembagian hasil penjualan tersebut, agen jaminan akan melakukan pembagian hasil penjualan jaminan menurut prinsip pari passu dan pro rata. Prinsip pari passu menjamin bahwa tingkatan atau kedudukan hak antara bank agen dan lenders adalah sama atas jaminan. Tidak ada keistimewaan atau prioritas kepada bank agen dalam memperoleh penjualan atas jaminan.

Lenders dapat menjual partisipasinya dalam kredit sindikasi kepada pihak lain jika terjadi problem loan. Dalam penjualan partisipasi dalam kredit sindikasi lenders, memerlukan persetujuan bank agen bahkan terkadang dalam praktek perbankan juga memerlukan persetujuan debitur[19].

Terhadap jaminan berupa hak tanggungan dan jaminan fidusia, penjualan partisipasi dilakukan dengan cessie, subrogasi dan novasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata diperkenankan juga oleh pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996[20] dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999[21]. Secara praktis penjualan piutang haruslah diketahui oleh bank agen yang akan memberitahukan kepada lender(s) lain terdapat lender(s) yang telah melakukan penjualan partisipasi dalam kredit sindikasi. Kepada debitur, perlu dilakukan pemberitahuan dalam hal cessie, dan perlu dimintakan persetujuan dalam hal novasi, karena kedudukan novasi yang merupakan perjanjian segi tiga. Dalam hal subrogasi tidak memerlukan pemberitahuan kepada debitur oleh lender(s) yang menjual partisipasinya dalam kredit sindikasi, akan tetapi secara praktis akan diberitahukan kepada debitur oleh bank agen.

D.      KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, bank diberikan kewenangan untuk mendistribusikan kredit kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pendistribusian kredit kepada masyarakat, bank diperkenankan untuk berkolaborasi dengan bank lainnya. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem sindikasi yang memiliki pihak lenders dan leader/bank agen. Semua tugas administrasi kredit sindikasi dilakukan oleh bank agen. Jika terjadi problem loan yang memiliki tugas untuk menyelesaikannya pun diberikan kepada bank agen. Lenders dapat mengundurkan diri dari kredit sindikasi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

E.       DAFTAR PUSTAKA

Arief Surowidjojo, “Aspek Hukum Yang Harus Diperhatikan Dalam Kredit Sindikasi”, Kredit Sindikasi, eds. Emmy Yuhasserie dan Tri Harnowo (Jakarta: Pusat Pengajian Hukum, 2003)

Fauzi Lesmana, Studi tentang Perjanjian Sindikasi Dalam Hubungannya Dengan Kredit Bank (Hasil Penelitian Kepustakaan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1994)

Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)

Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997)

http://www.investor.co.id/moneyandbanking/bank-tetap-bidik-kredit-sindikasi/69175, tanggal akses 19 Oktober 2013

---

[1]Ravi C. Tennekoon, The Law and Regulation of International Finance (London: Butterworths, 1991) halaman 45 dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), halaman 1

[2]Fauzi Lesmana, Studi tentang Perjanjian Sindikasi Dalam Hubungannya Dengan Kredit Bank (Hasil Penelitian Kepustakaan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1994) halaman 4 

[3]Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) halaman 2

[4] http://www.investor.co.id/moneyandbanking/bank-tetap-bidik-kredit-sindikasi/69175, tanggal akses 19 Oktober 2013

[5]Stanlay Hurn, Syndicated Loans (New York: Woodhead-Faulkner, 1990) halaman 1, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, halaman 2

[6]“a syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similiar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent”

[7]Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., halaman 2

[8]Ibid., halaman 25

[9]Fauzi Lesmana, Op. Cit., halaman 25

[10]Ibid.

[11]Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., halaman 18

[12]Ibid.

[13]Ibid. halaman 22

[14]Arief Surowidjojo, “Aspek Hukum Yang Harus Diperhatikan Dalam Kredit Sindikasi”, Kredit Sindikasi, eds. Emmy Yuhasserie dan Tri Harnowo (Jakarta: Pusat Pengajian Hukum, 2003), halaman 55

[15]Klasula yang memberikan kekuasaan kepada lenders untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada bank agen tanpa persetujuan bank agen.

[16]Arief Surowidjojo, Op. Cit.

[17]Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau suatu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

[18]Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.

[19]Robert Burgess, Corporate Finance Law (London: Sweet&Maxwell, 1992), halaman 21 dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, halaman 79

[20]Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.

[21]Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.